textilewiki.com – Politisasi perberasan di Indonesia kembali menjadi sorotan, menciptakan gejala yang tak kunjung hilang di negara agraris ini. Beras, sebagai komoditas strategis, seharusnya berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Namun, isu beras sering kali dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan politik tertentu, baik melalui pengaturan harga, distribusi, maupun produksi.
Dalam banyak kebijakan, kehadiran politisasi ini terlihat jelas, di mana pengaturan stok, harga, dan data produksi beras dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan politik. Stok beras, misalnya, sering dijadikan alat untuk mengatur harga dan mempengaruhi opini publik, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan logistik.
Praktik ini sering kali mengorbankan kepentingan rakyat. Kebijakan harga yang seharusnya menjembatani kebutuhan petani dan konsumen justru digunakan untuk meningkatkan popularitas kelompok tertentu. Penetapan harga beras yang terlampau rendah dapat merugikan petani, sementara harga yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat.
Ketika kepentingan politik mendominasi logika ekonomi, fungsi kebijakan harga pun terpatahkan. Keseimbangan antara produsen dan konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kondisi ini, diperlukan upaya kolaboratif untuk memastikan bahwa kebijakan pangan berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pada tujuan politik jangka pendek.