textilewiki.com – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Sadhewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali. Pernyataan ini disampaikan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Senin, 13 Oktober. “Anggaran nggak akan saya alihkan ke sana,” ujarnya, menekankan pentingnya penyaluran dana APBN yang tepat dan mencegah kebocoran anggaran.
Usulan pembangunan family office ini berasal dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut membahas hal ini pada pertengahan Mei 2024 dalam acara World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Family office merujuk pada lembaga atau perusahaan yang mengelola keuangan keluarga konglomerat dengan tujuan utama menarik investasi besar ke Indonesia.
Program family office dijadwalkan dimulai pada Februari 2025 dan ditujukan untuk mengelola dana dari konglomerat dengan kekayaan minimal USD10 juta. Layanan yang diberikan mencakup pengelolaan investasi, perencanaan pajak, dan manajemen kekayaan, serta layanan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konglomerat.
Dengan dibentuknya family office, diharapkan dapat menarik investor, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Selain itu, keluarga konglomerat yang berinvestasi akan mendapatkan insentif pajak. Di balik manfaat tersebut, terdapat risiko seperti kemungkinan tindak pidana pencucian uang yang perlu diwaspadai.
Di luar Indonesia, family office telah berkembang pesat di negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong, yang masing-masing memiliki ribuan perusahaan dalam sektor ini. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap fokus untuk memaksimalkan penggunaan APBN demi kepentingan masyarakat luas.