textilewiki.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menginginkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dapat menghasilkan solusi terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini diharapkan agar pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan secara optimal. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa lalu.
Sherly mengungkapkan, selama pertemuan, para gubernur menyampaikan aspirasi terkait pemotongan dana TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2026. Dia menjelaskan bahwa total dana transfer yang diterima Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp10 triliun, namun pada tahun 2026 diperkirakan akan menurun menjadi Rp6,7 triliun, berkurang sekitar Rp3,5 triliun. Pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil yang mencapai 60 persen, yang berdampak besar terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan prioritas.
Kondisi ini membuat anggaran daerah terbatas, hanya cukup untuk memenuhi belanja rutin dan operasional pemerintahan. Infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, terancam terhambat, sehingga Sherly dan rekan-rekannya meminta agar pemotongan dana tersebut tidak dilanjutkan guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Keuangan berkomitmen untuk mencari solusi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Rencana untuk merelokasi anggaran melalui kementerian dan lembaga untuk disalurkan kembali juga dibahas.
Muzakir Manaf menyatakan harapannya agar tidak ada potongan TKD lagi, mengingat dampak besar yang dirasakan setiap provinsi akibat pemotongan ini. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, untuk membahas sinergi fiskal dan penguatan dana bagi hasil.