textilewiki.com – Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan dalam konteks alokasi anggaran pendidikan yang tidak berkurang. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa meskipun ada penyaluran program MBG, anggaran untuk infrastruktur pendidikan tetap terjaga. Dalam penjelasannya di Jakarta, Senin, ia menyatakan bahwa setiap tahun anggaran pendidikan dalam APBN selalu mengalami peningkatan sesuai amanat konstitusi, yang menetapkan minimal 20% dari total belanja negara harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Misbakhun menilai anggapan bahwa program MBG mengurangi komitmen terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan adalah tidak tepat. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi untuk infrastruktur pendidikan dan berusaha memperkuatnya dengan pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Program MBG, yang ditujukan bagi hampir 84 juta penerima manfaat, terutama anak-anak dan siswa, sudah mulai berjalan di berbagai lokasi melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor dalam penganggaran, di mana fungsi anggaran disesuaikan dengan penerima manfaat. Menurut Misbakhun, strategi ini menunjukkan kecermatan dalam memperluas cakupan program MBG dan bukan sebagai kesalahan alokasi.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, juga meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa MBG mengganggu anggaran pendidikan. Ia mengonfirmasi bahwa anggaran pendidikan pada 2026 telah disepakati dan tetap menjalankan berbagai program strategi pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar. Di bawah kepemimpinan saat ini, akses pendidikan diperluas melalui sekolah rakyat, serta renovasi 16.000 sekolah dilakukan dengan anggaran Rp17 triliun oleh pemerintah pusat. Upaya percepatan digitalisasi pembelajaran juga mengedepankan distribusi 280.000 televisi digital untuk mendukung pendidikan di seluruh Indonesia.